Politik Popularitas

Gaung pesta demokrasi nasional sudah dimulai. Indonesia kembali lagi mengalami hingar bingar panggung politik. Diawali dengan proses pilkada di berbagai daerah, suhu politik akan terus meningkat hingga tahun 2009 nanti. Keterbukaan, demokrasi dan bumbu budaya pop telah membawa pesta demokrasi nasional terus memijarkan rona-rona baru agar mampu meraup suara. Dan, “dress code” dari pesta kali ini adalah: popularitas.

Semua tahu, naiknya SBY ke tampuk kepresidenan pada pemilihan langsung tahun 2004 adalah berkat dongkrakan popularitas yang berhasil dibangun tim suksesnya. Dalam masa kampanye, sosok SBY diperkenalkan sebagai pemimpin yang terbuka dan dekat dengan pemilihnya (dengan membuka pintu Cikeas untuk bisa dikunjungi massanya). Dorongan iklan, serta hadirnya SBY di panggung-panggung unjuk suara dengan hobby menyanyinya, menjadikan efektivitas kampanye meningkat.

Belajar dari kemenangan SBY, para calon pemimpin negeri ini kemudian berbondong-bondong menarik perhatian massa menggunakan strategi komunikasi yang lebih menarik dalam kemasan. Tujuannya satu: memperoleh popularitas tinggi untuk meraup suara.

Dulu, kampanye langsung dengan mengundang banyak orang sangat populer dilakukan. Kini, meski kampanye pengerahan massa masih juga menjadi magnet untuk meraup suara, tapi mereka mulai menyadari, tak cukup hanya menyentuh kognitif massa. Popularitas juga berarti memberikan sentilan pada afektif massa, agar tak pindah ke lain hati. Pengerahan massa masih dirasa tak cukup untuk menghimpun suara tetap dalam genggaman. Efektivitasnya terbukti tak selalu signifikan dengan hasil suara yang didapat.

Popularitas pun dibangun menggunakan kampanye media massa yang persuasif, kemasan yang lebih menyentuh hati, tak langsung menyalak, namun terpaannya terus menerus, sehingga menyentuh kognitif sekaligus afektif komunikan. Efek yang diharapkan tentu saja, sang calon pemimpin menempel di hati pemilih.

Merangkum informasi dari sini dan di sini, AC Nielsen mencatat peningkatan iklan politik mencapai 79% dari tahun lalu. Belanjanya hingga mencapai Rp769 miliar. Itupun baru dihitung dari semester pertama tahun 2008 (Januari-Juni). Pengamatan sekilas, banyak didominasi oleh proses pilkada dan mulai munculnya nama-nama untuk calon presiden.

Saya belum bisa bicara banyak tentang kualitas iklan politik yang disajikan oleh masing-masing calon. Saya pikir itu membutuhkan pendalaman lebih lanjut lagi. Tulisan ini hanya berbicara tentang angka-angka kuantitatif untuk menunjukkan sebuah fenomena.

Namun, beberapa pendapat tentang isi iklan politik bisa dibaca di sini dan di sini. Kedua tulisan yang saya link itu, masih menegasikan isi iklan politik yang dinilai belum memberikan pendidikan politik yang sebaiknya bagi rakyat. Padahal rakyat kita masih banyak yang belum melek politik akibat praktik-praktik depolitisasi rezim orde baru.

Selain iklan politik untuk melambungkan popularitas, penggunaan artis sebagai calon pemimpin bangsa ini pun makin memberikan rona di pesta lima tahunan negeri ini. Beberapa diantara mereka sudah terpilih menjadi pimpinan daerah. Melihat keberhasilan para artis di daerah, banyak partai politik mengusung nama-nama artis, baik yang ngetop maupun tidak ngetop di daftar caleg. Sekali lagi, atas nama popularitas, partai-partai pun rela menyisikan kursinya.

Namun, saya melihat ada satu hal paradoks di balik tingginya terpaan pesan politik bagi masyarakat. Dalam proses pilkada, di beberapa daerah angka golput pun meningkat dari pemilu lalu. Galibnya, semakin tinggi terpaan pesan politik, sebanding dengan tingginya tingkat partisipasi politik publik. Alih-alih berbanding lurus, suara golput di beberapa daerah justru lebih besar dari suara yang dikumpulkan pemenang.

Dari berbagai sumber, saya mencatat di Jawa Timur, angka golput mencapai 38,37%. Padahal putaran pertama pilkada Jatim, dua pasangan calon yang melaju ke pilkada kedua, Soekarwo-Saifullah Yusuf dan Khofifah-Mudjiono, meraup suara, masing-masing tak sampai 27%. Di Jawa Tengah, ketika pasangan pemenang Bibit Waluyo dan Rustriningsih mengantongi 44,42% suara, angka golput ternyata lebih tinggi, yaitu 45,25%. Di Jawa Barat, pasangan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf memperoleh suara 7.287.647, sedangkan suara golput berjumlah 9.130.594. Suara golput belum termasuk surat suara yang rusak.

Beberapa KPUD mengisyaratkan tingginya suara golput banyak diakibatkan oleh kendala teknis. Faktor dana sosialisasi pemilu dikatakan menjadi kendala. Padahal, jika menyoal sosialisasi, tak kurang jumlah spanduk, baliho, hingga poster-poster yang merusak pohon, juga iklan di media cetak lokal yang menjadi lahan kampanye para calon. Hari pemilihan pun diadakan di hari libur.

Dibalik dress code popularitas yang digadang-gadang oleh para calon pemimpin negara ini, mengapa justru tingkat partisipasi masyarakat rendah? Apakah kendala teknis di lapangan begitu besarnya atau memang rakyat kita sudah apatis? Jika demikian, meski popularitas makin mencolok, jika pendidikan politik tak menjadi prioritas utama untuk memajukan kehidupan berbangsa di negeri ini, pesta demokrasi bisa jadi hanya menjadi ajang pamer kekuatan politik lima tahun sekali.

Ada yang mau nambahin?

Popularity: 23% [?]